FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — KPU RI resmi mengumumkan tujuh nama Komisioner KPU Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pengumuman itu tercantum dalam SK KPU RI Nomor 51/SDM.12-Pu/4/2023 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih Pada 20 (Dua Puluh) Provinsi Periode 2023-2028.
Pengumuman itu dikeluarkan di Jakarta 20 Mei 2023 dan ditandatangani langsung Ketu KPU RI Hasyim Asy’ari.
Mereka adalah, Ahmad Adiwijaya (KPU Palopo), Hasbullah (Tenaga Ahli DPR RI), Hasrudddin Husain (Ketua KPU Parepare), Marzuki Kadir (Mantan Ketua Pangkep), Romy Harminto (KPU Makassar), Tasrif (KPU Gowa) dan Upi Hastati (Petahana KPU Sulsel).
"Iye betul, kami sudah terima salinan dari KPU RI. itu 7 komisioner KPU Sulsel yang baru," kata Kasubag SDM KPU Sulsel, Ismail Masse, saat dikonfirmasi, Minggu (21/5/2023).
Sebanyak 7 Komisioner KPU Sulsel yang kini menjabat. Masa jabatan akan berakhir tanggal 24 Mei 2023. Dipastikan sebelum tanggal tersebut ada komisioner yang baru masa periode 2023/2028.
Tujuh komisioner masa bakti 2018/2023 itu yakni Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir, anggota KPU divisi sosialialisasi Misna M Attas, Asram Jaya (devisi teknis), Uslimin (divisi data dan pemilih), Upi Hastati (divisi Hukum), Fatmawati (devisi SDM), Syarifuddin Jurdi (divisi logistik dan anggaran).
Ismail menegaskan bahwa agenda pelantikan, pihaknya masih menunggu jadwal KPU RI. Hanya saja dipastikan akan dilaksanakan tanggal 2024 Mei.
"Untuk pelantikan itu tanggal 24 Mei harus ada komisioner KPU baru. Jadi, mereka jalankan tahapan berikutnya," pungkasnya.
Dari tujuh komisioner KPU Sulsel baru, Upi Hastati adalah petahana, ia hampir pasti menjadi Ketua KPU. Hanya saja akan kembali kepada kesepakatan komisioner secara kolektif dan kolegial.
Upi Hastati merupakan perempuan lulusan doktor hukum tata negara pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, ternyata istri Perwira Polres Kabupaten Barru.
Ia menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel periode 2018 - 2023. Perempuan kelahiran Barru, 24 Juli 1974 ini pernah menjabat sebagai komisioner KPU Barru selama dua periode atau sejak 2008 hingga 2018.
Upi merupakan istri dari perwira tiga balok, AKP Sainuddin yang saat ini menjabat sebagai Kasubag Humas di Polres Barru.
Dalam mengawali pendidikan, Upi mengenyam ilmu di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Sumpang Binangae Barru, ia selesai pada tahun 1986.
Tamat di SD Inpres Sumpang Binangae Barru, Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Pondok Pesantren (Ponpes) DDI Mangkoso di tahun 1986 dan selesai pada tahun 1989
Salah satu juga sosok yang berpeluang bisa menjabat KPU Sulsel adalah Romy Harminto saat ini menjabat sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.
Lelaki yang akrab disampa Romy memangku jabatan sebagai komisioner masa bakti 2018-2023 bersama dengan empat komisioner lainnya.
Sebelum bergabung di KPU, alumni pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga disibukkan dengan kegiatan dunia bisnis.
Ia selaku Direktur CV. Astro Media Komputindo. Tak hanya itu, ia juga aktif menjadi tenaga pengajar atau dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI). Ia juga alumni S1 Institut Agama Islan Negeri Alauddin Fakultas Ushuluddin, Jurusan Filsafat.
Lain halnya Tasrif dari anggota KPU Kabuoaten Gowa, ia Lahir pada tanggal 08 Desember 1979 di Bontocinde. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2002.
Memulai Karir Kepemiluan dengan menjadi Ketua Panwas Kab Gowa Tahun 2012-2013, Ketua Panwas Kab. Gowa Tahun 2015-2016, Anggota Panwas Kabuoaten Gowa Tahun 2017-2018 dan Anggota KPU Kabupaten Gowa Periode Tahun 2018 –2023.
Selain itu, dari ketujuh nama terpilih Komisioner KPU Sulsel, satu nama diantaranya adalah Hasruddin Husain. Nama terakhir merupakan mantan Ketua KPU Kota Parepare.
Saat dikonfirmasi Hasruddin Husain mengatakan tentunya disetiap penggantian komisioner seperti ini butuh inovasi dan kolaborasi yang selalu menjadi penekanan setiap lembaga KPU di mana saja, baik ditingkat kota maupun provinsi.
"Tentunya kami siap berkolaborasi dengan teman-teman yang terpilih sekarang," ujar Hasruddin.
Hasruddin mengungkapkan saat ini dirinya bersama Komisioner KPU Sulsel terpilih menuggu jadwal pelantikan dan orientasi tugas.
Jadi semua 20 provinsi yang hari ini diumumkan sebagai komisioner terpilih dimasing-masing provinsi akan mendapat bekal dalam bentuk orientasi tugas.
"Tanggal 24 kami langsung bertugas dimasing-masing provinsi. Harapan kita selaku komisioner yang tidak baru lagi menurut saya, harus melanjutkan apa yang menjadi rencana kerja dari komisioner sebelumnya," jelas Hasruddin.
Sedangkan, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI, Parsadaan Harahap mengatakan, mereka terpilih sebagai komisioner KPU yang baru telah menjalani tahapan proses lewat Timsel.
Dan ini bukan hanya di Sulsel, tapi ada 18 Provinsi tahapan dan pengumuman secara bersamaan. Bahakan sesi akhir sebelum penentuan, KPU RI kembali melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
"Nah, sejak pekan kemarin sampai tanggal 20 itu kami lakukan fit and propert test terakhir di KPU RI. Bahakn ada juga tanggapan masyarakat kami kumpul sebelum diumumkan 7 nama," katanya
Koordinator Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara itu berharap setelah pengumuman dan pelantika 7 nama komisioner. Akan dilantik dan bekerja melanjut tahapan pemilu yang sedang berjalan.
"Harapan kita komisioner terpilih bekerja profesinal dan jaga integritas. Karena setelah dilantik tanggal 23 atau 24. Kan mereka sudah belerja melanjutkan tahapan pemilu yang kini masuk DCS dan Data pemilih," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, pakar politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priatno berpendapat jika 7 Komisioner KPU Sulsel yang baru merupakan kepemimpinan kolektif kolegial.
Menurutnya, tipe penyelenggara demokrasi yang di butuhkan adalah sosok solidarity maker, yang terterima serta mampu membangun sinergi dengan para pihak.
"Diharapakan bekerja independen. Bisa memberi harapan untuk hadirnya penyelenggara yang profesional dan berintegritas jalanya demokrasi pemilu 2019," sebut Luhur.
Akademisi Unismuh ini menilai, tantangannya bagi komisioner, waktu tidak banyak, mereka harus siap langsung start bekerja. Selain itu, komisioner baru ini harus cepat beradaptasi dengan tahapan yang sementara berjalan.
Lanjut dia, meskipun relatif tidak sulit, karena pengalaman dan aktivitas kepemiluan yang telah mereka kerjakan selama ini. Baik sebagai komisioner penyelenggara, akademisi, aktivis masyarakat sipil maupun sebagai mantan komisioner penyelenggara di daerah, yang juga bersentuhan dengan dunia elektoral.
"Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatur divisi-divisi yang sesuai dengan kompetensi, tetapi tetap bisa bekerja sebagai sebuah tim yang kompak, solid dan kokoh. Sekarang Mereka adalah sebuah tim, dengan kepemimpinan kolektif kolegial," tuturnya.
Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada semua komisioner, mereka juga harus mampu menujukkan diri sebagai kekuatan demokrasi, tidak sekedar menjadi event organizer Pemilu.
"Selain itu, mereka mampu memberi pendalaman kualitas pada tugas-tugasnya. Tidak seremonial saja," tandasnya. (selfi/fajar)
