FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman buka suara soal kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal rencana pembentukan Kodam di seluruh provinsi.
Jenderal Dudung mengatakan, penambahan Kodam itu awalnya dari Menteri Pertahanan (Menhan). Menhan menyampaikan kepada KSAD, saat ini perlu dibuat Kodam karena polisi sudah lebih dahulu melakukan perubahan.
"Dulu ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe C itu kolonel, tipe B brigjen Tipe A itu mayjen," kata dia di UAD Yogyakarta, Senin (22/5/2023).
Jenderal bintang 4 itu menyebut saat ini Polri di setiap provinsi sudah dipimpin oleh jenderal bintang 2. Sementara Angkatan Darat masih kolonel yaitu Danremnya. Dan saat ini di setiap provinsi yang ada Kodamnya dan tidak semuanya dipimpin pangdam.
Dia mencontohkan, seperti di Lampung. Sebagai wilayah provinsi terdapat kapolda jenderal bintang 2, sementara danrem baru bintang 1. Di sisi lain, pembentukan Kodam juga dinilai perlu karena tuntutan zaman sekarang ini sudah begitu kompleks permasalahan.
"Maka perlu di masing-masing provinsi perlu ada kodam. Itu awalnya dari Menhan, dan disampaikan kepada saya," tambahnya.
Setelah disampaikan Menhan, dia pun membuat konsep dan kemudian mengajukan kepada Panglima TNI. Dan kemudian dari KSAD mengajukan kepada panglima TNI.
"Dan Panglima TNI juga sudah menyetujuinya untuk kemudian diajukan ke Menhan kemudian nanti keputusannya di MenPan. Bukan masalah perang dan tidak perang," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik rencana pembentukan komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi.
