FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan wacana pembentukan komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi. Rencana penambahan kodam baru ini mendapat kritikan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan menyinggung soal perang.
Sebelumnya, Jenderal Dudung mengungkapkan rencana penambahan kodam baru setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Wacana pembentukan kodam baru berkaca pada keberadaan kepolisian daerah (daerah) di tiap provinsi seluruh Indonesia.
Saat ini, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) baru memiliki 15 kodam. Dengan total 38 provinsi di Indonesia maka akan terbentuk 23 kodam baru.
Mabes TNI Angkatan Darat tidak benar-benar membangun kodam baru. Mabes TNI AD memilih menaikkan komando resor militer (korem) tipe A yang sudah ada di ibu kota provinsi untuk diubah menjadi kodam.
“Menyampaikan kepada Kepala Staf AD, ini perlu dibuat kodam karena polisi kan dulu ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe C itu (dipimpin) kolonel, tipe B brigjen, tipe A itu mayjen. Sekarang (kepala) polisi di setiap provinsi sudah bintang dua semua. Nah sementara angkatan darat masih kolonel, danrem-nya itu,” ujar Dudung kepada wartawan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, DIY, Senin (22/5).
Rencana penambahan kodam ini, tutur Jenderal Dudung, menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan. Dia mencontohkan Kodam II/Sriwijaya yang meliputi beberapa provinsi, yaitu Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.
