Pemerintah Mulai Kurangi Penerbitan Surat Utang, Kondisi APBN Disebut Cukup Baik

  • Bagikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Senin (22/5/2023). (ANTARA/Sanya Dinda/am.)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengurangi penerbitan surat utang berupa surat berharga negara (SBN). Ini dikarenakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini cukup baik.

"Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal I ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/5).

Adapun pada kuartal I 2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp 128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp 234,7 triliun per April 2023.

Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp 1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp 765,8 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp 240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp 712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp 142,2 triliun.

Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri. Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp 3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy).

Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp 156,4 triliun.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerjasama antara FAJAR.CO.ID dengan JAWAPOS.COM. Segala hal yang terkait dengan artikel ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari JAWAPOS.COM.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan