Mahfud menceritakan sendiri bagaimana pernyataannya kerap diberitakan secara tidak tepat oleh media massa, seperti yang baru terjadi kemarin saat dirinya baru memberikan keterangan pers sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika.
Mahfud menyampaikan rencana pelantikan pejabat baru eselon 1 di tubuh kementerian itu atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) yang sudah terbit dan diusulkan Menkominfo sebelumnya, Johnny G. Plate.
"Lalu judul sebuah media yang terkenal 'Mahfud membabat seluruh pejabat eselon 1'. Di mana membabat? Wong itu SK-nya sudah ada, dan itu yang usul Pak Plate juga, kok lalu Mahfud membabat," tuturnya, sembari menyebut judul tersebut bersifat provokatif.
Hal serupa juga terjadi ketika Mahfud menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam 2023 dan menjelaskan perihal KUHP yang baru tidak memuat larangan terhadap LGBT karena menurut pembentuk undang-undang atau DPR itu sebuah kodrat sehingga tidak dimasukkan.
"Tapi sekarang yang berkembang 'Mahfud MD: LGBT kodrat ciptaan Tuhan tidak boleh dilarang'. Ndak, bukan saya yang bilang," ujarnya.
Pemberitaan semacam itu, lanjut Mahfud, mendominasi kehidupan media saat ini, antara lain karena media-media arus utama mengalami kelemahan modal dan kekurangan pembaca.
Kondisi tersebut juga dibarengi banyaknya media-media massa yang secara terang-terangan menjadi berorientasi oligarkis.
"Saat ini setahun sebelum pemilu bahkan kita sudah bisa menyaksikan media A secara harus bahkan terang-terangan mendukung kandidat A, yang B mendukung B," katanya.
