FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti kebijakan subsidi pupuk yang alokasinya semakin kecil dari tahun ke tahun.
Dia mengatakan ini akan menjadi pertanyaan publik sejauh mana pemerintah mengalokasikan sumber daya fiskal untuk kepentingan rakyat. Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia masih cukup signifikan, yakni Rp 2,42 kuadriliun atau setara 12,4 % PDB sepanjang 2022.
Di sisi lain, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga masih sangat besar, yakni sebanyak 38,7 juta atau 28,61 % dari total pekerja pada Agustus 2022.
“Faktanya sektor pertanian masih memberikan sumbangsih yang sangat besar pada perekonomian. Seharusnya daya saing sektor ini perlu terus didukung, dari aspek hulu maupun hilir,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.
Menurutnya, pupuk adalah sarana produksi pertanian yang perlu dijaga alokasi dan kualitasnya. Jika pupuk tidak tersedia, atau harganya mahal maka produktivitas pertanian melemah.
Akhirnya petani merugi, rakyat menderita. Oelh karena itu, kebijakan memastikan rantai produksi ini berjalan optimal. Inilah yang menjadi dasar mengapa negara mesti hadir untuk mengatur alokasi dan harga pupuk dengan skema subsidi.
"Pupuk yang tersedia dan terjangkau adalah komponen penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian," ujarnya.
Namun, dia menilai kebijakan subsidi pupuk semakin tidak propetani. Pada 2019, belanja subsidi pupuk ditetapkan sebesar Rp 34,3 triliun, terus menurun menjadi Rp 31,09 triliun pada 2020, Rp 27,15 triliun pada 2021, dan semakin menurun menjadi Rp 25,3 triliun pada 2022.
