Syekh Baharuddin menambahkan, pengetahuan akan hukum dalam rumah tangga sangatlah penting agar masyarakat sadar bahwa setiap pelanggaran seperti kekerasan pasti ada sanksinya.
"Ini banyak masalah hukum, termasuk hukum kelaurga terkadang banyak permasalahan, antar orangtua dengan anak, suami dengan istri, tetangga, oleh karena itu setiap pelanggaran kita harus sadar sanksi hukumnya ini yang perlu," terangnya.
MUI sangat merespon terhadap permasalahan hukum kelaurga, karena masih banyaknya kasus KDRT yang kerap terjadi.
"Terkadang orang masih seenaknya saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini sangat penting sekali saya kira ini MUI sangat merespons," kata dia.
Terpisah, terkait hukum pidana menurut Kasubnit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Reskrim Polrestabes Makassar Iptu Syahuddin Rahman mengatakan, hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya.
"Walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana dan sekitar 9 ribu aduan tidak kejahatan setiap tahunnya," ucapnya.
Dari laporan tersebut masih banyak yang belum terselesaikan, sudah ada yang selesai, kemudian ada yang sementara ditangani.
Setiap hari, kata dia. Selalu ada laporan, melirik fenomena tersebut, Syahuddin menilai masih banyaknya orang yang belum paham akan sanksi yang diterima jika melakukan tindak kejahatan.
