Ujungnya, kata dia, donatur bakal memiliki kekuatan ketika pemerintahan berencana membuat kebijakan tertentu.
Fahri lantas mengingatkan semua pihak bisa menyoroti pendanaan dalam kontestasi politik di Indonesia agar tidak terjadi potensi korupsi.
"Harus dipikirkan secara serius bagaimana caranya membiayai yang mahal di dalam demokrasi ini, supaya biaya mahal itu justru tidak menjadi sumber korupsi," kata dia.
Fahri mengungkapkan ada tiga cara pembiayaan kontestasi politik, yakni 100 persen diurus negara, sepenuhnya diongkosi pasar atau fully by market, dan sistem hibrida.
Menurutnya, pembiayaan politik 100 persen oleh negara tengah dirancang Parlemen Malaysia, karena mereka khawatir sosok di daftar hitam menyusup sebagai donatur dalam pemilu.
Dia melanjutkan pembiayaan politik dari pasar terjadi di Amerika Serikat, tetapi ada regulasi yang sangat ketat diberlakukan agar dana pemilu tidak jatuh kepada pembiayaan pribadi.
"Sedang pembiayaan dengan sistem hibrida, sepertinya Indonesia mau memakai ini, tetapi regulasinya itu tidak ketat sehingga terjadi pelibatan uang ilegal di dalam pemilu," dia menegaskan. (jpnn/fajar)
