FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tidak akan netral pada pilpres 2024 mendatang.
“Akhirnya, Presiden Jokowi terus terang mengakui. Beliau cawe-cawe, tidak akan netral, dalam Pilpres 2024. Bagaimana memahaminya?,” kata Denny Indrayana dalam keterangannya, dikutip Rabu, (31/5/2023).
Dia mengatakan, Jokowi seharusnya tidak berpihak. Pasalnya dalam Pilpres 2024, peran presiden adalah wasit.
“Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan. Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo, Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan,” tuturnya.
Dikatakan, Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil.
Dia juga menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko “mencopet” Partai Demokrat.
“Saya meminjam istilah “copet” dari Romahurmuziy PPP. Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri,” jelasnya.
“Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko,” lanjutnya.
Lebih jauh, Denny mengatakan, Jokowi tidak bisa mengatakan “pencopetan” partai sebagai hak politik Moeldoko. Karena mencopet partai yang sah adalah kejahatan.
Apalagi kata dia, ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. “Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK,” imbuhnya.
