FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko harus ditolak karena telah mengganggu, merusak demokrasi dan tidak taat hukum partai politik di Indonesia.
Menurutnya, kebiasaan mengambilalih Partai dengan cara inkonstitusional tidak boleh dibiarkan.
"Kami melihat bahwa Partai Demokrat ini bisa menjadi contoh. Partai ini sengaja mau diambil alih oleh bukan orang intern partai serta orang yang sedang berkuasa dengan cara-cara inkonstitusional dan hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi serta harus dilawan," ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Ia menyebut, kejadian ini jika dibiarkan dapat merusak demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia.
"Kita mengetahui bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi, tempat melakukan kaderisasi pemimpin masa depan. Jika penguasa dibiarkan untuk semena-mena mengambilalih partai orang lain, ini akan menciderai dan merusak demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR ini membeberkan proses pengambilalihan Partai Demokrat yang selalu gagal setidaknya 16 kali proses di pengadilan.
Dari 16 kali proses di pengadilan tersebut, semuanya diputuskan bahwa KSP Moeldoko tidak berhak untuk mengambilalih Partai Demokrat.
"Harusnya keputusan ini diterima dengan lapang dada oleh KSP Moeldoko dan menyadari bahwa tindakannya salah menurut hukum dan melanggar etika," ungkap Syarief Hasan.
Namun nyatanya, menurut Syarief Hasan, KSP Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Mantan Panglima TNI itu malah terus menerus mengganggu Partai Demokrat dengan mengajukan PK di Mahkamah Konstitusi.
