FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyurati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia memaparkan persoalan yang menurutnya berbahaya untuk bangsa.
“Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda,” kata Denny dikutip fajar.co.id dari surat yang diunggah di akun Twitter @dennyindrayana, Jumat (2/5/2023).
Denny mengaku ridau dengan hukum di Indonesia. Dinilainya banyak bercampur strategi pemilu 2024.
“Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publikAgar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” paparnya.
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bilang, niat baik mengawal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem pemilu kini dibelokkan. Menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
“Siasat penundaannya juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras,” ujarnya.
Denny mengungkit sejarah Orde Baru. Saat PDIP yang diketuai Mega dihanggu melalui tangan Soerjadi. Kini, hal itu kata dia kembali terjadi. Walu dengan aktor dan partai berbeda.
Saat ini Kepala Staf Presidenan Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum. Moeldoko, kata dia bukan anggota Demokrat.
“Ini pihak eksternal KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” terangnya.
Jika upaya Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, Denny menyebut ada kemungkinan pemilu ditunda. Karena Demokrat pasti tidak akan diam, juga pendukung bakal capres yang telah diudung Demokrat.
