FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengkritik surat terbuka Eks Wamenkumham Denny Indrayana kepada DPR terkait proses pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Saidiman Ahmad menyindir Denny Indrayana yang serba menyalahkan Jokowi termasuk pencapresan Anies Baswedan.
“Jadi kalau partai-partai koalisi perubahan tidak punya kata sepakat soal Cawapres yang membuat salah satu partai keluar, maka itu salah presiden. Kalau lembaga penegak hukum menemukan bukti korupsi atau pelanggaran hukum padanya, itu salah Jokowi,” kata Saidiman Ahmad, dalam unggahannya di Twitter, Rabu, (7/6/2023).
“Koalisinya pun masih ada. Beliau pun sampai saat ini belum jadi tersangka. Tapi Jokowi harus diimpeach. Mantap,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Denny Indrayana menyebut Jokowi sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
“Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan,” kata Denny dalam surat terbukanya kepada DPR.
Dia membeberkan tiga dugaan pelanggaran impeachment, yang menurutnya patut diselidiki oleh DPR melalui hak angket.
Pertama, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.
