FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Perlindungan Pekeja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap adanya keterlibatan oknum polisi, TNI, pejabat kementerian, hingga di institusinya sendiri yang membuat praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) langgeng terjadi.
"Di depan presiden saya ulangi, izin Pak Presiden, sindikat ini dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini," ujarnya kepada wartawan usai melepas 120 ribu Calon PMI, Senin (12/6).
"Jujur, ya ada oknum TNI terlibat, oknum polri telribat, oknum kementerian terlibat, dan di BP2MI, badan yang saya pimpin terlibat," imbuh Benny.
Delapan bulan lalu, ia menyatakan telah memecat satu orang bawahannya yang terlibat dalam membekingi sindikat perdagangan orang tersebut.
"Saya diberi pertimbangan jangan dipecat, saya bilang tetap dipecat sekalipun hanya 1 menit usia pensiunnya," tegasnya.
Politikus Hanura itu menegaskan bahwa pemecatan tanpa banyak pertimbangan mesti dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana.
"Kita ingin menegakkan hukum untuk membuktikan negara ini tidak boleh kalah negara ini harus hadir, kuncinya di situ," pungkas Benny.
Untuk diketahui, di tahun ini, BP2MI menargetkan akan memberangkatkan total sebanyak 250 ribu PMI. Di bulan Juli mendatang, akan ada sebanyak 120 ribu orang yang diberangkatkan ke 83 negara. (jpg/fajar)
