FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdatul Ulama Haji Umar Hasibuan mengkritik pernyataan Pakar Hukum Tata Negara yang kerap memberikan bocoran informasi.
“Bosen dikit-dikit dapat informasi. Tapi satupun nggak ada yang benar,” kata Umar Hasibuan dalam unggahannya di Twitter, Rabu, (14/6/2023).
Hal ini terkait Denny Indrayana yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memukul Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Dikatakan, salah satu Menteri akan ditersangkakan untuk mengganggu KPP dalam menjegal Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.
“K𝗣𝗞 𝗠𝗲𝗺𝘂𝗸𝘂𝗹 𝗞𝗣𝗣. Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Y𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗹𝗮𝗴𝗶-𝗹𝗮𝗴𝗶 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗼𝗽𝗼𝘀𝗶𝘀𝗶. 𝗦𝗲𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗦*𝗟. 𝗧𝘂𝗷𝘂𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗷𝗲𝗹𝗮𝘀, 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂 𝗸𝗼𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗞𝗣𝗣, 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗻𝗰𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗶𝗲𝘀 𝗕𝗮𝘀𝘄𝗲𝗱𝗮𝗻,” kata Denny Indrayana, dalam keterangannya.
Menurutnya, gangguan semacam ini, justru akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi.
“Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, ‘𝗔𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗶 𝗷𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗮, 𝗱𝗶𝗯𝘂𝗻𝘂𝗵 𝗽𝘂𝗻 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗱𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗶𝗲𝘀 𝗕𝗮𝘀𝘄𝗲𝗱𝗮𝗻’,” kata Mantan Wamenkumham ini.
Lebih lanjut dikatakan, hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja.
Di sisi lain dia menyebut pimpinan KPK datang ke seorang Menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti, dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol.
Dia menjelaskan, ada empat dugaan kasus korupsi diantaranya soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah.
“Sang menteri senior mengatakan, ‘jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum’,” tambahnya.
Sang pimpinan parpol kata dia, masih selamat hingga kini, karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK.
“Maka, terbuktilah kekhawatiran saya, setelah diperpanjang setahun masa jabatannya, melalui putusan MK, Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi,” tandas Mantan Stafsus era SBY ini. (selfi/fajar)
