Prajurit TNI juga mesti mewaspadai propaganda-propaganda yang akan mengancam keamanan nasional melalui media sosial dan platform digital lainnya, seperti fitnah, adu domba, dan hoaks.
Teroris siber (cyber terrorist) juga menjadi ancaman baru. Teknologi digital telah memberikan alat bantu bagi kelompok Teroris untuk melancarkan serangan dan merekrut anggota baru, hingga pengiriman uang untuk melancarkan aksinya.
“Di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu banyak sekali kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jadi saya lihat beberapa yang mencurigakan bahwa itu untuk terorisme, kirim uang ke suatu daerah, ingin memesan produk senjata di sebuah tempat di Jawa Timur, uangnya miliaran tapi tidak ada feedback dari perusahaan yang kirim itu. Kemudian setelah dilacak, itu untuk merakit bom dan sebagainya,” terangnya.
Prajurit TNI juga diminta mewaspadai serangan siber yang disponsori negara atau kelompok yang bermaksud jahat (state-sponsored cyberattacks) karena dapat melakukan pengintaian atau pencurian informasi, khususnya data pribadi.
“Seperti kita pernah dengar data pribadi dibongkar, di sini ada data pribadi Bjorka, pembicaraan telepon antara Presiden dengan Menteri bocor, Wikileaks, dan bisa lebih besar daripada itu hanya saja ini tidak kita ketahui,” tukasnya. (fajar)
