FAJAR.CO.ID, BONE--Jelang penetapan daftar caleg tetap (DCT), KPU Bone temukan bacaleg ganda. Sejumlah bacaleg bermasalah.
Komisioner KPU Bone, Nazaruddin Zaelani menuturkan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone sedang verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif (bacaleg). Sejumlah permasalahan ditemukan.
Pada saat verifikasi, ditemukan tiga bacaleg yang ganda internal dan ada empat bacaleg yang ganda eksternal.
"Kegandaan itu terdapat di partai PSI, PDIP, Nasdem, dan PBB," ucapnya pada Rapat koordinasi tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD tingkat Kabupaten Bone, di Hotel Novena Watampone, Jumat, 16 Juni.
Pada saat masa perbaikan nanti, ada beberapa permasalahan yang akan ditemui oleh partai politik (parpol). Apalagi hal waktu masa perbaikan terbilang singkat. Perbaikan hanya empat hari dimulai dari 26-29 Juni.
Ada 18 parpol yang lolos administrasi untuk mengikuti Pemilu 2024, tetapi di Bone, hanya 16 parpol yang berhasil mengajukan bacalegnya. Jumlah bacaleg yang terdaftar 368 orang.
"Setelah berkas diverifikasi hanya 21 bacaleg yang memenuhi syarat sementara, jadi tidak cukup dua bacaleg setiap partai yang memenuhi syarat sementara," jelasnya.
Kasus lainnya, ada parpol yang mengupload dokumen kosong. Semua itu kata dia, perlu diperbaiki dan dilengkapi dengan mengupload di Silon.
"Jadi kami sampaikan hanya di masa perbaikan bisa dilakukan penggantian bacaleg tetapi bukan penambahan, kalau sudah ditetapkan DCT itu tidak bisa karena statusnya sudah TMS. Juga diperbaikan bisa dilakukan pergeseran dapil, tetapi tidak mengambil orang barunya harus yang sudah terdaftar sebagai bacaleg," paparnya.
Kemudian untuk pergantian atau pergeseran nomor urut pada saat masa perbaikan bisa dilakukan. Yang pasti KPU hanya menerima usulan dari parpol yang telah ditandatangani oleh DPP.
Begitu pun kuota perempuan, pada saat perjalanan nanti, kalau ada tidak memenuhi kuota perempuan satu dapil, maka satu dapil itu semua calegnya tidak bisa ikut pileg.
"Karena aturanya harus memenuhi kuota perempuan 30 persen dalam satu dapil. Kalau yang berstatus kepala desa, pendamping PKH, pendamping desa harus mengundurkan diri. Jadi segala jenis pekerjaan yang menerima gaji dari APBN wajib mengundurkan diri jika maju bertarung di pileg 2024," bebernya.
Komisioner KPU Bone Andi Mappaninsong menuturkan, verifikasi administrasi bacaleg sangat penting. Makanya perlu pimpinan partai politik mengetahui apa yang akan diverifikasi dan bagaimana bentuknya.
"Agar bacaleg kita bisa lolos, makanya harus dipertegas dan diketahui bagaimana mekanismenya," ucapnya.
Makanya kata dia, verifikasi berkas Bacaleg harus betul-betul dilakukan dengan baik dan teliti. "Ketua partai dan operatornya harus betul-betul memahami hal tersebut, agar bacalegnya bisa lolos Daftar Caleg Tetap (DCT) dengan status memenuhi syarat," ujarnya. (*/fajar)
