FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kementerian PUPR ingin Pemprov Sulsel bangun stadion di Kota Makassar. Hal itu mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI.
Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR meminta Pemprov Sulsel membuat perencanaan matang. Pemprov mempunyai dua lahan stadion, Barombong dan Mattoanging.
Namun keduanya bermasalah. Kementerian PUPR tak ingin membantu jika lahan tidak diselesaikan.
Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Essy Asiah meminta Pemprov Sulsel membuat perencanaan stadion di Kota Makassar.
Saat ini Kementerian PUPR hanya menunggu saja. Semua perencanaan yang dibuat oleh Pemprov Sulsel akan didiskusikan dan dipelajari lebih jauh untuk ditindaklanjuti.
"Kami menunggu kesiapan pemerintah daerah, mau dibangun di mana dan kapan dibangunnya. Sekarang posisi kami menunggu. Kami saat ini siap membantu kalau perencanaan sudah ada, sesuai dengan standar FIFA," bebernya.
Essy menegaskan, pihaknya tidak mau jika rencana pembangunan stadion hanya alakadarnya. Harus berstandar FIFA, mengingat di Sulsel ada PSM Makassar yang memang kerap menjadi langganan kompetisi internasional, baik AFC
maupun Liga Champions Asia.
"Kalau semuanya selesai dan ada dana, kemudian pimpinan meminta kita untuk membangun, ya kita bangun. Standarnya harus internasional. Kan ada PSM," terangnya.
Menanggapi hal ini, Pj Sekprov Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan, pihaknya akan membahas hal ini juga. Termasuk dengan usulan Komisi V untuk mencari lahan lain di luar Mattoanging jika memang sangat sulit untuk
membangun stadion di sana.
"Sudah ada beberapa opsi. Pertama melanjutkan yang sudah ada. Kedua kita optimalkan berkaitan Barombong. Meskipun ada beberapa permasalahan akan kita selesaikan," ujarnya.
Namun begitu, Kepala Dinas PSDA, Cipta Karya dan tata Ruang Sulsel itu optimis pemprov masih bisa membangun stadion di bekas Mattoanging. Mencari lahan baru merupakan opsi terakhir yang akan mereka tempuh.
"Kami akan pikirkan opsi itu, tapi saya masih optimis bahwa membangun stadion di lokasi yang sama bisa kita lakukan," bebernya.
Menanggapi terkait turunnya kapasitas dari perencanaan awal, pria yang akrab disapa Wawan itu mengaku jika kapasitas 40 ribu tidak bisa memenuhi Andalalin. Sehingga dianggap sangat berbahaya jika proses pembangunan dilanjutkan
dengan rencana kapasitas awal.
"40 ribu itu perencanaan awal. Tapi setelah kita review, informasi terakhir Andalalin-nya tidak keluar. Setelah ditelusuri pertanggungjawaban terkait yang dilakukan perencana dengan lokasi itu tidak klop. Itu bahaya kalau dilanjutkan tapi Andalalin tidak keluar," jelasnya. (wid/dir/fajar)
