FAJAR.CO.ID, SENGKANG -- Proyek Pasar Tempe di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sudah dua kali mendapatkan alokasi anggaran jumbo. Tetapi pembangunannya tak kunjung rampung, diduga akibat pengawasan yang lemah.
Sekedar diketahui, awal pembangunan Pasar Tempe dilakukan pada April 2021 bersumber dari APBN senilai Rp45.340.239.338 melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulsel.
Dalam perjalanannya, penyedia jasa, PT. Delima Agung Utama (DAU) diputus kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis pada 24 November 2021 lalu. Karena keterlambatan progres.
Kemudian di tahun 2022. Kementerian PUPR kembali menggelontorkan anggaran fantastis, lanjutan pembangunan pasar yang berlokasi di Jalan WR. Supratman Kelurahan Tempe itu.
Melalui BPPW Sulsel, proyek senilai Rp41.290.328.000 di APBN tersebut dimenangkan PT. Djasa Ubersakti Tbk asal Bona Indah Plaza, A2/B8, Karang Tengah Raya, Jakarta Selatan.
Namun pekerjaan proyek kontrak jamak atau multiyears itu belum rampung. Sesuai masa pelaksanaan berakhir Mei 2023 lalu. Hal ini disampaikan oleh PPK Prasarana Strategis, Reno Bayuaji ketika mendatangi Bupati Wajo Amran di Kantor Bupati Wajo, Selasa 30 Agustus 2022 lalu.
Berdasarkan pantauan FAJAR di lokasi pasar. Namun sejumlah pekerja terlahir masih bekerja. Beberapa bagian pasar juga belum sempurna, seperti dinding belum di plester. Besi dan bambu digunakan dalam pekerjaan masih tersusun. Nampak semuanya jauh dari progres.
Camat Tempe, Supardi Amar berharap lanjutan pembangunan Pasar Tempe segera rampung. Sehingga para pedagang yang direlokasi ke Pasar Cempalagi dan Awakaluku kembali direlokasi ke Pasar. Kegiatan jual beli kembali berjalan.
"Insiden kebakaran Pasar Tempe kan terjadi Agustus 2019 lalu. Tentu kita semua menanti pasar ini segera difungsikan, ujarnya kepada FAJAR, Minggu Juni, 18.
Diduga keterlambatan progres terjadi akibat lemahnya pengawasan. Konsultan pengawas dalam pelaksanaan konstruksi semestinya, efektif turun pengawasan di lapangan. PPK juga ikut melakukan pemantauan progres fisik di lokasi.
Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan identitasnya mengaku, jarang melihat konsultan pengawas di lokasi. Apalagi dengan PPK Prasarana Strategis Reno Bayuaji.
"Tidak pernah saya lihat orangnya. Yang mana itu," ucapnya.
Bupati Wajo Amran Mahmud yang diminta tanggapan seakan acuh. Dirinya menyebutkan, permasalahan sekaitan Pasar Tempe yang mengetahui pihak BPPW Sulsel.
"Sebaiknya sama kepala balai (Ahmad Asiri, red) Beliau yang lebih tau," dalihnya.
Semestinya sebagai kepala daerah tetap melakukan pengawasan terhadap semua proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah Wajo. Hal itu dilakukan sebagai tanggung jawab kepala daerah.
Reno Bayuaji yang dikonfirmasi oleh FAJAR tidak tersambung. Saat dihubungi melalui panggilan WhatsApp tetapi ditolak. (man/fajar)
