FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat Media Sosial, Husin Alwi kembali melontarkan sindiran pedas terhadap bakal calon presiden, Anies Baswedan.
Ia berpandangan, Indonesia bisa terancam suram kalau Anies terpilih menjadi Presiden RI. Program-program pemerintahan sebelumnya yang sudah ada dan sedang berproses ada dugaan akan dirombak dari nol lagi kalau Anies jadi Presiden.
Sementara Program Presiden dari zaman Soekarno sampai Jokowi terus berkesinambungan dan berproses hingga hari ini.
"Dendam banget kayaknya Anies sama pak Jokowi. Sampe menyebut "Pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi melempangkan jalan menuju tujuan RI", jadi Presiden2 sebelumnya tidak melempengkan dengan tujuan RI gitu?" cuit Husin Alwi di akun Twitternya @HusinShihab, dikutip pada Selasa (20/6/2023).
Sementara, lanjut Husin, program-program Jokowi itu juga meneruskan cita-cita dari Presiden sebelumnya. Contohnya Ibu Kota Negara (IKN).
"Masa membangun negara sama Anies diibaratkan dengan pengembaraan di hutan sih? Mumet banget!" sindirnya pedas.
Sebelumnya saat menghadiri acara halal bihalal PKS Kota Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Anies Baswedan menyatakan Pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi melempangkan jalan menuju tujuan Republik Indonesia.
Selanjutnya mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa sebagai negara, Indonesia dalam perjalanannya setiap lima tahun sekali harus mengevaluasi rute perjalanannya.
Sementara pada kesempatan lainnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menegaskan akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika memenangkan Pilpres 2024.
Meskipun ia sadar selama ini disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo, Anies memilih untuk tunduk terhadap undang-undang.
“Saya akan melaksanakan undang-undang, itu sumpah yang harus diucapkan oleh semua yang menjadi pemegang kewenangan,” tegas Anies dalam unggahan video di kanal YouTube pribadinya.
Ditambahkan Anies, sejatinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi, jika sudah ada undang-undang yang menetapkan suatu kebijakan tertentu, maka menilai bahwa sikap patuh dan tetap melaksanakan amanat undang-undang adalah keputusan yang baik.
“Karena kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi jalankan saja undang-undang itu. Selama ada undang-undang yang mengharuskan kita melaksanakan, kita laksanakan,” imbuhnya. (*)