FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) menaruh harapan besar kepada pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang baru.
Mereka juga yakin Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto akan mempercepat regulasi penyelesaian masalah honorer.
Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan pergantian Plt. Kepala BKN bisa mempercepat penetapan NI PPPK 2022 pada Juni, sehingga SK PPPK sudah bisa ditetapkan kepala daerah.
"Jadi, tidak menunggu berbulan-bulan lamanya, karena tugas berat akan menanti," kata Ekowi, sapaan ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau ini kepada JPNN.com, Selasa (20/6).
Salah satu tugas berat pejabat baru ialah bagaimana mengakomodasi para tendik honorer. Ada banyak honorer tata usaha, administrasi, penjaga sekolah, laboran, pustakawan, keamanan mendapatkan regulasi untuk menjadi ASN PPPK.
Sejak pemerintah menggaungkan program satu juta PPPK, hanya guru honorer yang tersentuh, sedangkan tendik terabaikan. Ekowi menegaskan para tendik honorer mengantongi SK Dinas Pendidikan. Jadi, seharusnya bisa diangkat ASN PPPK.
"Plt. BKN yang baru bisa membuat regulasi pengangkatan tendik dengan berkoordinasi dengan menPAN-RB dan Kemedikbukristek," kata Ekowi yang juga wakil ketua PGRI Riau.
Dia mengungkapkan bagaimana penderitaan honorer tendik di sekolah negeri. Mereka hanya digaji lewat dana BOS. Itu pun pemda yang bantu. "Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap status tendik. Berikan mereka jalan menjadi PPPK," ujarnya.
