FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengomentari tindakan yang dilakukan Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo, yang menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada saat blusukan ke wilayah Jakarta.
Saat itu, Ganjar Pranowo menelepon Heru Budi Hartono dengan maksud menyampaikan keluhan dari masyarakat di kawasan Pasar Ahyar Bahari, Tanjung Priok, Minggu (25/6/2023).
"Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan, pertama ada peraturan perundang-undangan, mungkin secara peraturan perundang-undangan, ya, tidak ada yang dilanggar dengan cara itu, tapi juga ada etika (yang dilanggar)," kata Herman saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).
"Apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira, ya, semestinya ada etika birokrasi," tambahnya.
Herman menilai etika tersebut mestinya dikedepankan. Pasalnya, kata dia, Ganjar Pranowo juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Herman juga menyebut, mestinya sesama pejabat gubernur tidak saling mengkritik kinerja satu sama lain. Pasalnya, keberhasilan kerja gubernur memiliki indikator di setiap provinsi.
"Semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing. Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain. Karena apa? Karena ini ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," kata Herman.
"Semestinya, kalau pun ada temuan-temuan, ya, sifatnya pribadi saja. Komunikasi itu juga tidak menyela, tapi kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya," sambungnya.
