FAJAR.CO.ID -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memutuskan tidak melanjutkan program gubernur sebelumnya, Anies Baswedan soal persampahan. Alasannya, investasi terlalu mahal dan tipping fee terlalu besar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan tidak melanjutkan pembangunan proyek pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) di wilayah Sunter, Jakarta Utara.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beralasan pihaknya tidak melanjutkan program ini karena anggaran yang besar.
"Kami enggak sanggup anggarannya," kata Heru di TPST Bantargebang, Bekasi, Selasa (27/6).
Sebagai ganti pembangunan proyek pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF), Heru menyatakan pihaknya ingin menggunakan konsep refuse derived fuel (RDF).
“Iya, kami harapkan menggunakan konsep RDF," kata Heru.
Menurut Heru, pembangunan satu ITF membutuhkan investasi bisa lebih dari Rp5 triliun.
“Pemda DKI bukan tidak mau. Semua konsep itu bagus. ITF bagus, RDF bagus, tetapi sekali lagi Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," Heru menegaskan.
Sebagai gantinya, mereka akan membangun dua fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plants di Rorotan dan Pegadungan pada 2024.
Refuse Derived Fuel atau RDF adalah hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan yang sulit terbakar. RDF berasal dari sampah yang mudah terbakar dan memiliki nilai kalor tinggi, seperti plastik, kertas, kain, dan karet atau kulit.
“Pembangunan RDF Rorotan dan Pegadungan di 2024 bersama dengan PLN,” tuturnya.
Adapun, ITF Sunter adalah program sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta bahkan sudah melakukan groundbreaking fasilitas pengolahan sampah itu pada 20 Desember 2018 silam.
ITF Sunter ini disebut Anies berfungsi untuk mengurangi beban sampah yang ada di TPST Bantargebang dan juga penghasil tenaga listrik.
Proyek ini pun disebut-sebut sebagai salah satu tempat pengolahan sampah terbesar di dunia karena mampu mengolah 2.200 ton sampah. (fajar/jpnn)
