Rektor Unismuh Makassar itu juga menekankan, sikap dan pernyataan terkait politik kebangsaan itu menjadi tugas dan tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Kita di wilayah dan di bawahnya, tidak berhak membuat pernyataan atau sikap,” tegas dia.
Seluruh kebijakan Pimpinan Persyarikatan yang secara resmi dinyatakan, menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.
“Segala program kegiatan dan amal usaha adalah kebajikan atau amal salih dalam upaya tegaknya persatuan, persaudaraan, kedamaian, dan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat sebagai wujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam liputan rahmatan lil ‘alamin, baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur,” kata dia.
Ambo mengutip, firman Allah Swt yang artinya, “Orang-orang yang berijihad mencari karunia dan rida kami, niscaya kami akan menunjukkan ke jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang melakukan kebaikan”.
“Maka, Insya Allah, Muhammadiyah tidak melakukan aktivitas, kecuali kebaikan-kebaikan,” tegas Ambo.
Sementara itu, ketua panitia, Muhammad Syafaat S Kuba melaporkan, pengukuhan dan peneguhan ideologi dihadiri oleh 444 orang, sesuai dengan jumlah pengurus majelis dan lembaga dalam lingkup PWM Sulsel.
Ia mengatakan, pihaknya sengaja mengategorisasi meja sesuai majelis dan lembaga. Selain itu, pihaknya juga memberikan label di setiap kursi sesuai dengan nama di SK.
“Akhirnya, dengan begitu, terlihat juga, pengurus yang belum sempat hadir, kelihatan kursinya masih kosong. Oleh karena itu, mohon maaf, kalau bisa sesama majelis bisa mengabarkan ke teman-temannya untuk bisa menghadiri, karena sesungguhnya agenda ini bersifat wajib dihadiri,” tutup dia. (khittah/fajar)
