FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politik "dinasti" inasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini ramai jadi perbincangan publik.
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana juga ikut menyoroti. Dikatakan, ini bukan isu baru, tapi memang makin merisaukan, dan harus terus masif diteriakkan.
Bahkan kata dia, bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti bisnis.
“Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas KKN. Faktanya, korupsi, kolusi dan nepotisme makin merajalela,” tuturnya dalam keterangannya, Senin, (3/7/2023).
Menurutnya, ekspansi sang anak yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep serta Menantu Bobby Nasution di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut.
“Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan,” tuturnya.
Dia kembali mengaitkan pernyataan Jokowi yang mengakui dirinya cawe-cawe.
Harusnya kata dia, Jokowi cawe-cawe pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menolak pelemahan KPK, menolak RUU pelemahan KPK, melalui panselnya menolak komisioner KPK yang tidak beretika, bukan justru ditambah bonus perpanjangan 1 tahun jabatan dan menolak rekayasa tes TWK yang memecat Novel Baswedan dkk,” tuturnya.
Selain itu, Mantan Wamenkumham ini menyebut Jokowi seharusnya cawe-cawe mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagaimana Jokowi mengkilatkan pembahasan perubahan UU KPK, UU IKN, Perubahan UU Minerba, bahkan memPerpukan UU Ciptaker.
Begitu pun Jokowi seharusnya cawe-cawe tidak membiarkan KSP Moeldoko membegal Partai Demokrat.
Lebih lanjut dikatakan, harusnya Jokowi cawe-cawe melarang anak dan mantunya tidak dulu masuk ke dalam pilkada, karena merusak pertandingan hanya menjadi "permainan bola gajah" pura-pura berkompetisi, padahal pemenang sudah ditentukan sebelumnya.
Selain itu juga kata dia, harusnya Jokowi cawe-cawe, melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah. Karena suntikan modal atau kongsi bisnis demikian sebenarnya adalah potret telanjang dari tindak pidana korupsi trading in influences atau minimal suap, melalui anak-anak Presiden.
“Harusnya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk tidak cawe-cawe memaksakan hanya dua capres di Pilpres 2024, apalagi dengan menghalalkan segala cara yang melanggar etika politik dan konstitusi,” ungkap Stafsus Presiden era SBY ini.
“Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya?,” tandas Bacaleg Demokrat ini.
Diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 2021.
Sedangkan Muhammad Bobby Afif Nasution yang merupakan menantu kedua Jokowi juga terpilih jadi Wali Kota Medan sejak 2022 lalu.
Teranyar, Jokowi merestui putra bungsunya, Kaesang Pangarep maju sebagai Calon Wali Kota Depok. (selfi/fajar)
