"Ada masyarakat kita meninggal dunia setiap hari, mungkin ada yang jadi TNI-Polri besok (kehilangan hak pilih)," ujarnya.
Perubahan itu, lanjut dia, akan diakomodir. Pihaknya melalui jajaran KPU di daerah akan memonitor secara berkala. Bekerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang rutin mengupdate data.
Sementara itu, proses rekapitulasi DPT tidak sepenuhnya mulus. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan sejumlah catatan atas data yang dihasilkan KPU.
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan, sejatinya ada 44 poin perbaikan hasil pengawasan Bawaslu. Namun hingga kini, masih ada 14 yang belum diselesaikan di level daerah.
Jumlah 14 poin itu, lanjut dia, sangat beragam. Di Jawa Timur misalnya, ditemukan 52 pemilih yang tidak dikenali data penduduknya. Kemudian di Tulung Agung, ada 227 pemilih bermasalah. Mulai dari ganda 53, Pindah Domisili 143, potensi Mememuhi Syarat 4, meninggal belum ada Surat Keterangan 27. "Elemen data tidak lengkap," ujarnya.
Di Maluku Utara, lanjut dia, Bawaslu juga menemukan 15.960 pemilih tidak dikenal. Sementara di Maluku, ditemukan 71 pemilih pemula dengan Nomor Induk Kependudukan tidak valid.
Kasus lainnya, di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 5.113 pemilih di Kawasan tambang Newmont atau PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang ada kejelasan status. Apakah masuk dalam TPS khusus atau tidak.
Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari memastikan temuan dan saran Bawaslu ditindaklanjuti jajarannya di daerah. Namun soal perubahan data, harus dicek validitas atas saran tersebut. (far-jp/dir)
