FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan hilirisasi nikel Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut malah menguntungkan China.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut China menjadi penikmat kebijakan yang dibungkus dengan nama hilirisasi.
“China menjadi penikmat kebijakan yang dibungkus dengan nama hilirisasi,” kata Said Didu dalam keterangannya, Selasa, (4/7/2023).
Dia membeberkan tiga alasan kebijakan hilirisasi itu hanya menguntungkan China.
Pertama, penyelundupan bijih nikel ke China, penguasaan lebih 90 persen smelter nikel yang bebas pajak dan pembelian bijih nikel dalam negeri oleh smelter milik China dengan harga jauh lebih murah.
“Penyelundupan bijih nikel ke China, penguasaan lebih 90 % smelter nikel yang bebas berbagai jenis pajak, pembelian bijih nikel dalam negeri oleh smelter milik China dengan harga jauh lebih murah,” tutur pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini.
Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebut, apabila hilirisasi bijih nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri, hilirisasi malah menopang industrialisasi di China.
“Biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak,” kata Faisal Basri.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto juga menyoroti Presiden Jokowi yang mengklaim keuntungan hilirisasi nikel yang awalnya sekitar 15 triliun akan bertambah menjadi US$20,9 miliar atau Rp360 triliun.
Belakangan hal ini disebut sebagai dampak dari harga komoditas yang naik saat ini serta jumlah penambangan nikel yang meningkat.
