FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di tanah Papua sebagai salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam pengelolaan tambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendukung Menteri Bahlil untuk mengajukan syarat tersebut kepada PTFI demi untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Kalau memang harus diperpanjang yang jadi syarat mutlak, saya kira ya smelter itu karena selama ini smelter yang di Gresik saja belum jadi masih sekitar 70%,” ujar Fahmy kepada media, Sabtu (8/7/2023).
“Jadi kalau memenuhi syarat perpanjangan kontrak dengan membangun smelter yang memadai baik di Gresik maupun di Papua saya kira itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Freeport,” sambungnya.
Sebagai informasi untuk saat ini, pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur baru mencapai 72% dengan menargetkan paling lambat rambung Mei 2024.
Fahmy menuturkan idealnya bahwa pembangunan smelter itu di Papua sebagaimana lokasi tambang yang dikelola oleh Freeport.
“Secara ideal memang harus seperti itu tetapi kenapa Freeport tidak membangun di Papua, malah membangun di Gresik itu menyangkut masalah ketersediaan infrastruktur. Jadi kalau dibangun di Gresik itu memang di kawasan industri dan infrastrukturnya sudah memadai,” bebernya.
Oleh sebab itu, Fahmy mendorong agar Menteri Bahlil yang juga tokoh berasal dari Papua dapat membangun infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan smelter di bumi cendrawasih tersebut.
