FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Lonceng musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Partai Golkar telah mendengung. Bahkan, bukan tidak mungkin suaranya makin nyaring.
Wacana Munaslub itu menyusul ketidakjelasan nama pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Golkar. Dewan pakar partai pun sudah memberikan deadline Agustus mendatang.
Namun, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus buru-buru menepis wacana tersebut. Dia mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan hasil rapat para dewan pakar Partai Golkar yang digelar pada Minggu, 9 Juli
"Kami sudah menerima, dan sudah kami baca," ujarnya ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 11 Juli.
Menurut dia, ada tiga poin hasil rapat dewan pakar tersebut. Yaitu, meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membentuk poros baru, segera mendeklarasikan capres-cawapres paling lambat Agustus mendatang, dan meminta Airlangga menyapa kader di bawah. Nah, semua proses sedang berjalan. Pihaknya sudah melakukan tahapan ke arah sana.
Sebelumnya, lanjut Lodewijk, Airlangga sudah pernah menyampaikan bahwa pada Agustus akan diumumkan nama capres-cawapres.
"Kita tunggu Agustus nanti. Pasti sudah diumumkan karena waktunya mendekati pendaftaran," ungkapnya.
Pada September, pendaftaran pasangan capres-cawapres sudah mulai dibuka. Karena itu, sehingga Agustus tentu sudah harus diputuskan nama capres-cawapres yang akan diusung.
Soal poros baru, lanjut Lodewijk, partainya masih terus melakukan penjajakan koalisi. Dia mengatakan, pembentukan poros keempat antara Golkar dan PAN menjadi salah satu opsi. Adapun tentang nama capres-cawapres, jika poros keempat dibentuk, tentu butuh pembicaraan khusus.
"Soal nama yang diusung, kita tunggu saja nanti," ungkap wakil ketua DPR RI itu.
Disinggung wacana Munaslub, Lodewijk menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Dengan waktu yang hanya 217 hari untuk menghadapi pemilu, tidak mungkin melakukan munaslub.
Saat ini, pihaknya fokus melakukan persiapan menggadapi pileg dengan menyiapkan para caleg yang berkualitas. Persiapan menggadapi pilpres juga terus dilakukan. Jadi, tidak perlu ada munaslub. "Sudah tidak ada waktu membahas munaslub," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, munaslub adalah hal yang biasa dan bukan hal yang tabu. Golkar sudah beberapa kali menggelar munaslub dalam mengganti ketua umum.
Bahkan, Airlangga menjadi ketua umum periode pertama juga melalui munaslub yang menggantikan Setya Novanto. "Jadi, itu sudah biasa. Tidak perlu alergi dengan munaslub," ungkapnya.
Anggota DPR RI Dapil Malang Raya itu mengatakan, jika Airlangga tidak bisa menjadi capres, maka perlu ada munaslub.
Sebab, Munas X Partai Golkar telah mengamanatkan Airlangga sebagai capres. Karena itu, kalau mandat Munas X tidak bisa dijalankan, tentu harus diubah melalui munaslub. (lum/hud/dir/fajar)
