FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menentang rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meninjau ulang larangan ekspor bijih nikel dan komoditas lainnya.
Bahlil menegaskan pelarangan ekspor mineral mentah akan tetap dilakukan pemerintah demi fokus melakukan transformasi ekonomi Indonesia melalui hilirisasi yang dapat memberikan nilai tambah dan juga menyangkut kedaulatan negara.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang juga anggota DPR RI Komisi VII mendukung sikap Menteri Bahlil, meskipun partainya menjadi oposisi pemerintah, namun IMF dianggap sudah melampaui batas dengan mencoba mengganggu kedaulatan negara Indonesia.
“Kalau kami ini kan DPR RI apalagi PKS ini kan oposisi ya, namun terkait IMF cawe-cawe ini kita enggak bisa terima,” ujar Mulyanto, dikutip dari diskusi di stasiun tv swasta nasional, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki strategi dan kepentingan nasional tersendiri dalam mensejahterakan bangsanya, tidak boleh ada lembaga atau negara lain ikut campur bahkan merusak apa yang sudah direncanakan.
“Jadi ini terkait apa sebagai negara yang berdaulat kita punya nasional interest yang khusus ya kan kemudian geostrategi kita dengan pembangunan nasional merancang secara bertahap,” paparnya.
Mulyanto menambahkan sejak zaman Presiden ke-3 B.J. Habibie kebijakan pengolahan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dan negara sudah dilakukan. Di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) semangat itu ada pada program hilirisasi.
