“Sejak zaman Pak Habibie ya yang namanya pembangunan dengan nilai tambah tinggi itu menjadi pilihan dan itu terus dilanjutkan. Nah ketika kita berbicara sumber daya alam harus diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah lalu ada multiplayer effect nya terhadap ekonomi,” jelasnya.
Lanjut Mulyanto mengatakan, peraturan pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah juga dikuatkan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) sehingga tidak ada pilihan lain untuk menjalankan UU tersebut.
“Itu sudah dikemukakan di dalam regulasi kita yang utamanya adalah Undang-Undang tentang Minerba yang akhirnya direvisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2000 itu makin mengokohkan bahwa kita melarang gitu kan melarang ekspor barang mentah, mineral mentah ya kan,” urainya.
Lebih lanjut Mulyanto menyampaikan, jika negara lain menginginkan bahan baku dari Indonesia dengan harga yang lebih murah, ia menyarankan untuk menanamkan investasinya di dalam negeri dengan membangun smelter.
“Kalau mau fair atau negara-negara lain mau fair mendapat sumber biji yang lebih murah tanamkan investasi di Indonesia,” ucapnya.
Negara-negara lain kata Mulyanto jangan menggunakan lembaga internasional untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya.
Ia menyarankan negara-negara yang memiliki kepentingan dengan raw material yang dimiliki Indonesia, datang dengan baik-baik untuk berinvestasi membangun ekosistem hilirisasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jangan menggunakan tangan lembaga-lembaga multilateral untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya itu nggak fair, datang ke sini pasti akan mendapat harga sesuai HPM (Harga Patokan Mineral) ya kan lebih murah itu jauh murah, saya rasa itu solusinya,” tukasnya.
