Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan sudah mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.
Hal itu disampaikan Jokowi karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) menentang Indonesia menyetop kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2020.
“Saya mau sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pelarangan ekspor komoditas ini pun sudah pada jalan yang tepat,” ujar Bahlil.
“Jalan yang benar dan ini menyangkut kedaulatan Pak Presiden Jokowi mengatakan kepada saya ketika kita melarang ekspor nikel kita digugat oleh WTO pada tahun 2021. Apa kata Pak Presiden Jokowi, Mas Bahlil negara ini sudah merdeka kita merebut kemerdekaan ini dengan perjuangan,” imbuhnya.
Bahlil menegaskan tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat mengintervensi kebijakan Indonesia terutama terkait dengan hilirisasi.
“Jadi saya pikir bahwa pemerintahan di bawah Jokowi Kyai Ma'ruf Amin memerintahkan kepada kami tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan bangsa dalam membawa arah kebijakan negara khususnya di sektor hilirisasi,” ungkapnya.
“Jadi bagi saya IMF ini udah lah gak usahlah dia (IMF) banyak ngomong terlalu mengurus negara yang lebih baik, urus saja negara yang lagi rusak lah,” tukas Bahlil.
