FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh akan menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak pengesahan Undang-undang Kesehatan. Ada 7 alasan Partai Buruh menolak undang-undang yang baru disahkan oleh DPR RI.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan pihaknya menolak pengesahan UU Kesehatan. Dia menilai UU Kesehatan tersebut telah mengebiri hak sehat, hak bekerja, hak untuk hidup layak, dan hak upah layak karena dirampas oleh kaum pemodal.
Said Iqbal mengemukakan setidaknya ada 7 alasan Partai Buruh menolak UU Kesehatan
Alasan pertama, UU Kesehatan mengancam sistem jaminan sosial nasional, khususnya terkait dengan Jaminan Kesehatan.
Program jaminan kesehatan tersebut bersifat spesialis, tetapi justru dijadikan generalis melalui omnibus law UU Kesehatan.
Alasan kedua, perubahan mandatory spending menjadi money follow program. Perbedaannya cukup mendasar. Jika mandatory spending, seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Tetapi jika money follow program akan terjadi co-sharing atau urun bayar antara pasien dengan BPJS Kesehatan.
"Kalau sekarang semua dibiayai oleh BPJS. Tetapi dengan UU Kesehatan, ada urunan bayar. Misal, operasi jantung biayanya 100 juta. Bisa jadi pasien diminta membayar 50 juta sedangkan 50 jutanya dibayar BPJS. Ini akan merusak sistem jaminan sosial," ujar Said Iqbal.
Alasan ketiga, biaya kontijensi akan terganggu dengan menempatkan BPJS Kesehatan di bawah Menteri. Dia menjelaskan, jika BPJS Kesehatan berada di bawah Menteri Kesehatan, maka sama saja membuat UU Kesehatan men-downgrade hak rakyat untuk sehat.
