FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai Pemprov DKI tidak melakukan seleksi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) secara baik sehingga tidak tepat sasaran.
"Dinas Perumahan tidak melakukan seleksi calon penyewa rusunawa dengan baik," kata anggota Komisi D DKI Jakarta, Hardyanto Kenneth, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Akibatnya, katanya, banyak warga yang memiliki kendaraan lebih dari satu hingga kapal jadi penghuni rusunawa.
"Apakah kategori ini masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)? " katanya.
Oleh karena itu, dia mempertanyakan, awal proses bagi mereka yang tidak masuk kategori MBR bisa tinggal di rusunawa.
"Klarifikasinya bagaimana? Jadi, jangan hanya menerima laporan dari anak buah saja, tapi turun langsung, ngecek biar lebih akurat," katanya.
Kenneth juga menyebutkan, hal itu menjadi penyebab rusunawa tidak tepat sasaran sehingga masih banyak warga kurang mampu yang tinggal di hunian tidak layak.
Terkait DP 0 rupiah, Kenneth lagi lagi menilai Pemprov DKI kurang melakukan pengawasan sehingga ada warga yang mau menyewakan unitnya.
Hal tersebut merujuk pada temuan warga yang menyewakan unit DP 0 rupiah di apartemen Pondok Kelapa, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Karenanya, dia pun mempertanyakan efektivitas program DP 0 rupiah dalam memberikan hunian terjangkau untuk warga.
"Bagaimana konsepnya menawarkan hunian terjangkau? Jangan hanya gara gara setelah disemprot oleh anggota dewan pas rapat kemarin malah jadi 'asbun' (asal bunyi)," kata Kenneth.
