FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja panen kritik.Ia mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritik terkait usulannya soal penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sedianya digelar pada November tahun depan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, misalnya, menilai usulan itu mengada-ada. Sebagaimana hasil rapat kerja antara DPR, pemerintah, bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), semua sudah sepakat pilkada digelar November 2024.
"Kalau sekarang Bawaslu berwacana, menurut saya melampaui kewenangannya," ujarnya, Jumat, 14 Juli.
Soal kekhawatiran gangguan keamanan, Junimart menegaskan, itu tugas kepolisian dan TNI melakukan antisipasi. Politikus PDIP itu meminta Bawaslu cukup bekerja sesuai dengan ketentuan.
Kaitannya dengan tugas, cukup melaksanakan pengawasan. Terlebih, saat ini berlangsung tahapan menuju pemilihan umum legislatif.
”Ya lu awasin aja itu, gitu loh. Bukan kerjaanmu juga untuk mengatakan tunda, berhenti, ya kan,” imbuhnya.
Jika ada hasil analisis Bawaslu yang menunjukkan kerawanan dan sebagainya, dia menyarankan untuk menyampaikan ke komisi II. Tidak dengan membuka isu ke publik. Dengan begitu, tidak muncul kesan Bawaslu bermain politik.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga memiliki pandangan berbeda dengan Bawaslu. Hasyim tidak sepakat dengan ide penundaan. ”Kita pengennya lebih cepet lebih baik,” ujarnya.
Hasyim belum mengetahui usulan Bawaslu. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan pernyataan dan penjelasan secara langsung. ”Maksud dia tuh apa? Aku ga tau,” imbuhnya.
