FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banjir keluhan. Terlebih untuk jalur zonasi. Persoalannya beragam.
Di Sulawesi Selatan (Sulsel), hasil pengumuman PPDB tingkat SMA berubah-ubah. Salah seorang orang tua siswa, Sida (45), anaknya lulus di hari pertama pengumuman. Namun esok hari datanya berubah jadi tidak lulus.
“Sempat anakku lulus tapi di hari pertama, hari kedua pas dicek tidak lagi,” kata Sida.
Anehnya, jumlah siswa yang lulus di hari pertama, kedua dan ketiga pada pengumuman juga berubah-ubah.
Hal yang sama juga dialami oleh Anti (51). Anaknya sempat dinyatakan lulus. Namun beberapa jam kemudian ketika dicek ulang namanya tidak ada.
“Dua-tiga jam lalu sempat dinyatakan lulus. Eh kenapa dicek lagi tidak lulusmi,“ jelas Anti.
Melalui keterangannya, panitia berdalih ada kesalahan teknis. Lalu menginformasikan yang valid adalah pengumuman terakhir.
Padahal anggaran pelaksanaan PPDB ini tak main-main. Untuk biaya server saja mencapai Rp2 miliar.
Di Margonda, Depok, Jawa Barat lain lagi. Sistem zonasi yang mengharuskan siswa bersekolah demgan radius tertentu jadi persoalan pelik.
Pasalnya, di wilayah itu disebutkan tak ada SMP dan SMA negeri yang dekat.
Gelombang protes terkait carut matut sistem zonasi juga menggema di media sosial. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim jadi sasaran bulan-bulanan netizen.
Terpantau di kolom komentar unggahannya di Instagram @nadiemmakarim, warganet ramai-ramai menyuarakan keluhannya.
“Kasihan pak anak-anak sulit masuk sekolah negeri karena di Margonda tidak ada sekolah SMP Maupun SMA negeri. Jadi selalu kalah zonasi,” kata pengguna Instagram @doeljohnny, dikutip fajar.co.id Kamis (20/7/2023) dari kolom komentar unggahan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
“Pak Nadim tolong Pak. Hapus sitem zonasi Pak. Sebagai contoh di Depok Pak, Margonda,” usulnya.
Sistem PPDB yang memberi kuota dominan untuk jalur Zonasi juga disebut rawan korupsi. Dalam hal jual beli kursi.
Nadiem pun diminta untuk tidak tinggal diam dengan persoalan ini. Sistem zonasi yang digadang jadi penyelesaian masalah disebut menyuburkan korupso.
“Sudah banyak keluhan dari sistem zonasi dan lu sendiri tetep diam seribu bahasa. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Apa intensi lu bikin sistem zonasi untuk menyuburkan kecurangan kourpsi?” ujar pengguna Instgaram @ruberr_umbrella.
Karenanya, tak sedikit pihak yang meminta menghapus jalur zonasi ini. Lalu mengembalikan dengan penentuan kelulisan mengacu pada Nilai EBTANAS Murni (NEM).
“PPDB sekolah negeri banyak sekali kecurangan. Banyak yang beli kursi pak. Kembalikan seperti dulu jaman pake NEM,” usul @ani.latifah.
"Anda menteri pendidikan terburuk yg pernah menjabat di RI," seru netizen lainnya. (Arya/Fajar)
