FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya tahun 2023. Penghargaan ini dipertanyakan mengingat angka kasus anak yang meningkat.
Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan, Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar, Muslimin, mengatakan sejak Januari hingga Mei 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Menyentuh angka 183 kasus.
Dari 183 kasus, 133 kasus di antaranya merupakan kasus anak. Khusus untuk kekerasan seksual terhadap anak 34 kasus. Angka ini meningkat dari tahun lalu di periode sama yang hanya 10 kasus.
Hingga Juli 2023, angka kasus pun kembali meningkat. UPTD PPA Makassar ada 315 kasus, lebih dari separuhnya kasus anak.
“70 persen lebih kasus anak,” kata Muslimin kepada fajar.co.id, Sabtu (22/7/2023).
Selain tingginya angka kasus anak, pemenuhan sepuluh hak-hak anak juga masih persoalan mendasar. Pemkot mestinya punya andil besar dalam pemenuhan itu.
Ketua Yayasan Lemina, Suhartini menjelaskan, ada sepuluh hak anak yang mesti dipenuhi. Baik oleh orang tua maupun pemerintah.
Khusus untuk hak pendidikan, Suhartini mengapresiasi Pemkot dalam pemenuhannya. Karena mengupayakan bahwa semua anak mesti sekolah.
“Pemkot sudah memiliki goals bahwa semua anak harus sekolah, dan alhamdulillah Lemina terlibat dalam penanganan anak tidak sekolah,” jelasnya.
Namun pemenuhan hak anak bukan sekadar pendidikan, ada sembilan lainnya. Mulai dari hak mendapatkan identitas, hak bermain , hak mendapatkan perlindungan dan hak mendaparkan rekreasi.
Juga ada hak untuk mendapatkan makanan, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan status kebangsaan, hak turut berperan dalam pembangunan hingga hak mendapatkan kesamaan.
Sektetaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Irma Awalia. Mengakui persoalan anak di Makassar masih tinggi.
Tapi menurutnya itu tidak hanya terjadi di Makassar, tapi di seluruh Indonesia. Kekerasan kata dia hanya satu soal, ada pula beberapa kasus lain seperti perkawinan anak.
“Banyak permasalahan (anak) di Indonesia dan di Kota Makassar. Masih terjadi kekerasan terhadap anak, masih tingginya pekerja anak, masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga masih tingginya angka perkawinan anak,” jelas Irma.
Meski begitu, Irma memastikan tiap laporan yang masuk akan ditangani pihaknya. Namun yang jadi persoalan kata dia ketika persoalan anak biasanya tak dilaporkan.
“Ada yang melapor atau beritanya viral, tentu kami tangani dengan baik. Tapi kami tidak ketahui, tidak melapor dan tidak viral pasti tidak kami ketahui,” terangnya.
Karenanya, Irma bilang Pemkot Makassar menggodok shelter warga. Di shelter itu ada sodialisasi kekerasan terhadap anak
“Di dalamnya ada unit forum anak, punya tugas sebagai pelapor dan fasilitator. Dia mempelopori kegiatan untuk anak-anak. Kemudian pelapor ketika ada hak anak yang tidak terpenuhi,” ucapnya.
Selain itu, ada pula Program Jagai Anakta. Program ini pula yang disebut jadi indikator Pemkot Makassar meraih penghargaan KLA kategori Nindya dua tahun berturut-turut.
Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga kepada Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi pada Sabtu 22 Juli 2023 di Hotel Padma Kota Semarang.
"Alhamdulillah, Makassar kembali meraih penghargaan Kota layak Anak, kategori Nindya, terima kasih kepada semua Organidasi Perangkat Daerah atas kerjasamanya dalam sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak," kata Kepala Dinas DPPPA Makassar, Achi Soleman
(Arya/Fajar)
