FAJAR.CO.ID -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pihaknya telah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menangani hoaks politik yang meningkat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepala Sub Bagian Bidang Pemberitaan Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo M Taupiq Hidayat mengatakan, harapannya dengan sistem kerja kolaborasi antarsektor maka kasus eskalasi hoaks seperti saat Pemilu 2019 tidak akan terulang di tahun depan.
"Peningkatan hoaks saat itu meningkat hingga dua kali lipat menjelang pemilu. Nah kami berharap ini tidak akan terjadi lagi (di 2024) dengan model penanganan kolaborasi (lintas sektor)," kata Taupiq dalam diskusi "Dialektika Demokrasi: Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024" di Jakarta, Kamis (27/7/2024).
Lebih lanjut, Taupiq mengatakan beberapa kolaborasi yang telah dibentuk untuk penanganan hoaks jelang Pemilu 2024 di antaranya menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain menyebarkan informasi publik mengenai tata cara dan mekanisme Pemilu 2024, ketiga pihak itu juga berkoordinasi tentang penanganan informasi keliru, tidak benar, dan menyesatkan yang berpotensi ditemukan di ruang digital.
Dengan kolaborasi ketiganya, diharapkan informasi sesat tersebut bisa lebih cepat ditangani untuk dihapus dan dihentikan peredarannya sehingga tidak mengganggu situasi kondusif di masyarakat menjelang Pemilu 2024.
Dalam hal menegakkan regulasi dan hukum terkait hoaks politik di Pemilu 2024, Kemenkominfo juga memperkuat kolaborasi dengan Polri.
