FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo yang menggandeng China dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Untuk menggarap mega proyek ini Jokowi meminta China ikut menyusun detail desain IKN.
Menurut Said Didu, keterlibatan China dalam proyek ini jelas bikin tekor negara, baginya ini adalah beban baru buat masyarakat Indonesia yang harus menanggung semua pembayaran pada China yang dihitung utang dengan nominal yang tak sedikit sebagaimana yang terjadi pada Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dimana dalam proyek ini Jokowi juga melibatkan China. Dimana utang Indonesia terus membengkak sampai di luar perkiraan.
“Semoga rakyat tidak lupa saat China ‘diminta’ membuat rencana kereta api cepat Jakarta - Bandung yang akhirnya menjadi beban seluruh rakyat. Sekarang IKN ‘diberikan’ ke China,” ucapnya dalam unggahannya di Twitter dilansir Minggu (30/7/2023).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku lega karena semua agenda kerjasama bilateral yang disiapkan persiapkan, disetujui oleh Presiden Jokowi dan Presiden RRT.
Dikatakan, beberapa di antara agenda kerjasama yang disepakati yaitu pengembangan riset dan teknologi tingkat tinggi, kesehatan, dan pengembangan kawasan Kalimantan Utara.
Yang paling utama kata dia adalah kerjasama Otoritas IKN dengan pemerintah kota Shenzhen yang akan berkontribusi bagi perencanaan pembangunan IKN sesuai masukan dari negara mitra kami yang lain, yaitu Uni Emirat Arab (UEA).
