FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah merencanakan pemberian subsidi motor listrik akan diperluas.
Tidak hanya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), subsidi motor listrik direncanakan bakal diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Hal ini disampaikan Bahlil usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait implementasi subsidi kendaraan listrik di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/7).
Menurut Bahlil, peluang perluasan dilakukan karena jumlah realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, Pemerintah mempertimbangkan untuk memberi kemudahan untuk memperoleh subsidi motor listrik tersebut.
"Kita juga membahas tentang implementasi daripada motor listrik, karena antara target dan realisasi itu sangat kecil sekali. Setelah dilihat prosedurnya yang akan dipangkas dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyrakat untuk memperoleh motor listrik," kata Bahlil dalam tayangan video yang dikutip Selasa (1/8).
"Tadinya kan kita berpikir bahwa itu (subsidi motor listrik) hanya untuk UMKM, tapi ternyata dari target 200 ribu hanya 1 persen aja yang terealisasi," sambungnya.
Akibat realisasi yang kecil, kata Bahlil, pemerintah kemudian melihat kembali beberapa prosedural yang ternyata dinilai tidak clear. Pasalnya, melalui subsidi motor listrik ini pihaknya juga berharap agar mendukung program hijau untuk Indonesia Bersih.
Selain itu, subsidi motor listrik diharapkan bisa meningkatkan populasi penggunannya sehingga bisa meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hal-hal itulah, kemudian pemerintah mempertimbangkan subsidi motor listrik dibuka untuk umum dengan satu KTP satu unit motor listrik.
"Kita tadi mempertimbangkan untuk setiap satu KTP satu unit motor listrik, tadi kita mempertimbangkan seperti itu. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum," ujarnya.
Asal tahu saja, sebelumnya Pemerintah memastikan bantuan untuk pembelian motor listrik akan diberikan secara terbatas. Diantaranya, untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para penerima bantuan sosial (bansos), salah satunya Bantuan Subsidi Upah (BSU).
"Tentu ini ditujukan untuk UMKM, mereka yang menerima bantuan subsidi upah atau yang lain ataupun penerima subsidi listrik 450 sampai 900 VA. Jadi, ini terbatas kepada mereka yang dapat bantuan pemerintah (bansos)," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pembukaan Gaikindo Jakarta Auto Week di JCC Senayan, Jumat (10/3).
Nantinya pemerintah akan mengucurkan bantuan sebesar Rp 7 juta per unit untuk sepeda motor listrik untuk kuota sebanyak 250.000 unit. Adapun rinciannya sebanyak 200 ribu unit diperuntukkan bagi motor listrik baru sedangkan 50 ribu lainnya diberikan khusus motor konversi dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik.
Dalam hal ini, pemberian insentif hanya ditujukan bagi produsen yang telah mendaftarkan jenis kendaran listrik yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen. Program ini akan mulai berlaku pada 20 Maret 2023 hingga 30 Desember 2023. (jpg/fajar)
