Pembangunan di Jakarta juga melibatkan banyak stakeholder terkait, mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
Setelah pelaksanaan atau pembangunan juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasilnya menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat baik dengan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Suhud Aliyudin pun meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang sudah memberikan penilaian terhadap JIS dan TIM.
Suhud Aliyudin menilai pernyataan Sekda DKI Jakarta tentang JIS dan TIM salah sejak lahir berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi sama-sama ingin melanjutkan pembangunan di Jakarta.
"Jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta Pak Pj Gubernur untuk mengevaluasi Pak Sekda, dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi usulan untuk mengevaluasi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono.
Heru Budi Hartono menilai usulan Fraksi PKS itu sebuah masukan. "Ya, namanya koreksi, masukan," kata Heru usai rapat paripurna pengesahan RAPBD 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8).
Dia menyebut usulan anggota DPRD DKI Jakarta itu hal biasa ketika ditanyakan tindak lanjut dari masukan itu.
Sebelumnya, Joko Agus Setyono mengungkap adanya kesalahan pengelolaan JIS dan TIM. Dia menyebut kesalahan pengelolaan JIS dan TIM sudah salah sejak awal.
