Dia mengungkapkan itu dalam rapat pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Kamis, 3 Agustus.
Kesalahan pengelolaan JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome yang diakui salah sejak lahir, telah membuat pengelola gedung, JakPro terus terbebani biaya perawatan yang sangat besar dan tidak sebanding dengan pendapatannya.
Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ditunjuk menjadi pengelola JIS dan TIM.
Padahal, pembangunan JIS dan revitalisasi TIM telah menelan anggaran yang sangat besar.
"Jadi memang kami mengakui bahwa TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome ini salah sejak lahir," kata Joko Agus Setyono di gedung DPRD DKI, Kamis, 3 Agustus.
Menurut Joko, BUMD Jakpro semestinya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah.
Dia membandingkan sistem pembangunan dan pengelolaan LRT Jabodebek dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, penugasan ke BUMD Jakpro semestinya, sama dengan penugasan Pemerintah Pusat ke Adhi Karya untuk membangun LRT Jabodebek.
Pemprov DKI Jakarta memberikan perlakuan berbeda kepada BUMD, khususnya JakPro. BUMD Pemprov DKI Jakarta ini mendapat alokasi anggaran dari APBD berupa penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun.
Setelah terbangun, Pemprov DKI juga menugaskan kepada BUMD untuk mengelola infrastruktur tersebut. (fajar)
