FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Batalnya DPRD mengirimkan tiga nama calon penjabat Gubernur Sulsel ke Kementerian Dalam Negeri menuai sorotan.
Pasalnya, pembahasan untuk nama-nama calon pengganti Andi Sudirman Sulaiman itu sudah dilakukan jauh-jauh hari.
Rupanya, perbedaan jagoan antara masing-masing fraksi membuat pembahasan sulit menemukan jalan keluar.
Masing-masing fraksi saling ngotot untuk mempertahankan jagoannya masing-masing.
Salah satu yang menarik perhatian adalah manuver fraksi NasDem. Nama calon Pj Gubernur Sulsel yang disodorkan NasDem tiga kali berubah.
Pada rapat pimpinan bersama fraksi yang digelar Senin sore-malam, (7/8/2023), ada empat nama yang menguat diantaranya Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri Bachtiar, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksamana TNI AL Abdul Rivai, Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang hukum Prof Aswanto dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman.
Rapat pimpinan ini berakhir deadlock karena PAN dan PPP pasang badan demi mempertahankan nama Jufri Rahman. Sedangkan DPRD Sulsel hanya bisa mengusulkan tiga nama calon penjabat.
“Rapat berakhir deadlock,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel Ady Ansar.
Hingga akhirnya, pimpinan DPRD bersama fraksi kembali melakukan pertemuan secara tidak formal di Rujab Wakil Ni'matullah, Selasa siang, (8/8/2023).
Karena nama-nama calon Pj Gubernur Sulsel belum bisa mengerucut pada tiga nama, DPRD Sulsel sempat memutuskan untuk melakukan voting.
“Konsultasi biasa untuk mencari jalan keluar ini. Kita tetap coba mediasi kemungkinan musyawarah mufakat. Tapi kalau itu sudah tidak ada, kita bicara mekanisme voting tertutup,” kata Legislator Dapil Sulsel IV ini.
Sore harinya, Ady Ansar tiba-tiba mengungkapkan bahwa NasDem ikut mendukung Jufri Rahman bersama PAN dan PPP.
“Tiga fraksi, Nasdem, PAN dan PPP usulkan Jufri Rahman,” ujarnya saat bersama perwakilan fraksi PAN dan PPP di ruangannya.
Sementara itu, saat rapat paripurna yang digelar Selasa malam, forum rapat paripurna tak pernah mencapai kuorum. Meskipun nampak seluruh fraksi berada di Kantor DPRD Sulsel.
Hingga akhirnya, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah dan Muzayyin Arif serta Pj Sekda Sulsel Andi Darmawan Bintang saat membuka rapat paripurna pada pukul 21.00 WITA, langsung men-skorsing.
Karena skorsing ini, tak sedikit dewan yang bersuara dan meminta rapat tetap dilanjutkan. Misalnya dari Fraksi Golkar yakni Arfandy Idris hingga Rahman Pina.
Begitu pun dari Fraksi PPP Saharuddin dan dari fraksi PAN Usman Lonta dan Syamsuddin Karlos.
Setelah 30 menit kemudian, skorsing dibuka dan forum belum bisa dinyatakan kuorum. Bahkan pada pimpinan DPRD Sulsel juga hanya nampak Andi Ina. Ni'matullah dan Muzayyin Arif sudah tak nampak keberadaannya.
Andi Ina pun kembali men-skorsing rapat hingga akhirnya para dewan yang ada di dalam forum semakin diwarnai aksi protes dan berujung pada kompaknya masing-masing fraksi meninggalkan forum. Padahal skorsing sebelumnya belum dibuka dan rapat juga belum ditutup.
Andi Ina yang merupakan Bendahara Partai Golkar Sulsel itu pun menyampaikan bahwa DPRD memutuskan untuk tidak mengirimkan nama Pj Gubernur Sulsel ke Kemendagri.
Usai rapat, Ady Ansar tiba-tiba menyebut fraksi NasDem mengusung Prof Aswanto sebagai Pj Gubernur Sulsel sembari memperlihatkan surat resmi pengusulan itu. Padahal pada sore harinya dia menyebut Jufri Rahman yang diusung.
“NasDem utuh 12 orang untuk Prof Aswanto,” kata Ady Ansar kepada wartawan.
Sementara itu, Andi Ina menyampaikan, saat dibuka, forum dinyatakan tidak kuorum karena hanya dihadiri 42 anggota dewan. Begitu pun pada skorsing kedua, forum kembali tidak kuorum.
“Skorsing pertama itu hanya 42 anggota hadir, sedangkan skorsing kedua hanya dihadiri 40 anggota. Aturannya harus 43. Dua kali skorsing. Tidak ada pengaruhnya,” kata Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, kepada wartawan.
Sehingga, nama Pj Gubernur Sulsel diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin menyebut hal ini sebagai upaya untuk menghindari perpecahan. Karena jika tetap dilanjutkan maka akan berakhir voting.
“Kalau terjadi perpecahan di DPRD karena perbedaan pilihan itu tidak elok. Kebetulan anggota tidak lengkap. Tidak ada kesengajaan tidak kuorum. Yang terbaik kita menyerahkan kepada pak presiden,” kata Darmawangsyah Muin. (selfi/fajar)
