Lebih jauh, selain persoalan siswa titipan, Ombudsman RI juga melacak peran-peran lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai hulu dari pembuatan kartu keluarga calon siswa.
“Karena ini sistem maka ada peran dukcapil dalam identifikasi dan menerbitkan kartu keluarga, bisa muncul anggota baru dalam keluarga agar bisa diterima sekolah,” kata Johanes.
Maka itu ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sejatinya bagus ini, selain itu juga pemerintah diminta menyadari bahwa keterbatasan sekolah negeri menjadi salah satu persoalan.
“Kita tahu yang dijamin pemerintah untuk subsidi kan sekolah negeri, padahal rasio jumlah sekolah dan peserta didik tidak imbang, juga soal kebijakan penyediaan lembaga mengajar, kalau sekolah harusnya ada guru dan sarana prasarana, sementara banyak daerah kurang guru,” tutupnya. (antara/fajar)
