FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kabar gembira dari Panitia kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Panja RUU ASN) bagi honorer K2 tenaga administrasi.
Panja RUU ASN sudah menyiapkan payung hukum yang berpihak kepada honorer K2 tenaga administrasi.
"Kami berusaha menggiring honorer K2 menjadi PPPK penuh waktu, karena mereka ini masa pengabdiannya paling lama," kata Mardiani Ali Sera, anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI ini saat menghadiri kegiatan besutan Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi (FHK2TA) DKI Jakarta, Minggu (13/8).
Untuk pengangkatan honorer K2 tenaga administrasi menjadi PPPK penuh waktu ini, ujar Mardani, hanya dengan tes observasi. Bukan menggunakan sistem computers assisted test (CAT).
"Dengan catatan, honorernya masih terus bekerja," ucapnya.
Adapun empat poin penting yang disampaikan politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini terkait RUU ASN sebagai berikut:
- Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen PPPK 2023.
- Tidak ada lagi tes yang menggunakan sistem CAT, cukup dengan penilaian observasi atau kevalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja.
- Khusus honorer K2 yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dimasukan ke dalam PPPK penuh waktu.
- Memperjuangkan hak dan kesejahteraan PPPK sama seperti PNS.
Pada kesempatan sama, Dewan Pembina FHK2TA DKI Jakarta Nur Baitih mengapresiasi langkah Panja RUU ASN baik dari DPR RI maupun pemerintah.
Bunda Nur, sapaan akrabnya, mengaku lega karena honorer K2 tenaga administrasi tetap menjadi prioritas. "Alhamdulillah teman-teman akhirnya bisa mendengar langsung dari Panja RUU ASN soal nasib mereka ke depan. Semuanya sudah jelas dan tinggal dikawal bersama," terangnya.
Dia juga lega honorer K2 tenaga administrasi masih tetap bersemangat. Terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir dalam pertemuan dengan Panja RUU ASN. Dari kursi yang disediakan hanya 200, membeludak menjadi 375.
