Karena itu, lanjut Sigit, dari beberapa rekomendasi upaya pengendalian emisi pun didorong untuk menggunakan kendaraan listrik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Termasuk pengetatan standar emisi untuk transportasi umum Euro 4, pengadaan bus listrik untuk Transjakarta, dan uji emisi secara berkala.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, untuk sektor transportasi, ada beberapa strategi jangka mendesak maupun menengah yang harus dilakukan.
Untuk jangka mendesak, pihaknya mendorong integrasi layanan angkutan umum di Jakarta semakin masif. Saat ini integrasi sudah dilakukan dengan mencakup sembilan area yang meng-cover 87 persen layanan menjangkau wilayah Jakarta.
”Kami juga mendorong elektrifikasi di sektor angkutan umum maupun kendaraan bermotor. Target kami, tahun ini ada seratus unit bus listrik yang dioperasikan Transjakarta,” jelas Syafrin.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI memberikan insentif bagi masyarakat yang membeli kendaraan listrik, DTNKB-nya nol rupiah.
Kemudian, tidak memberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, khususnya saat parkir di sebelas titik parkir yang dikelola Pemprov DKI melalui UP perparkiran.
”Dengan upaya tersebut, diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan perawatan secara berkala terhadap kendaraannya sehingga emisi yang dihasilkan tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan,” ucap Syafrin.
Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena menambahkan, pada saat musim kemarau, kualitas udara biasanya memang cenderung naik seperti yang terjadi di Jakarta saat ini.
