Selain itu, kata Tjandra, perlu juga dilakukan surveilans yang baik untuk mengetahui pola gangguan kesehatan dari waktu ke waktu sejalan dengan peningkatan polusi udara.
"Di Australia misalnya, jelas ada data bahwa pada masa kebakaran semak-semak (bush fire) maka terjadi peningkatan angka masuk IGD akibat keluhan sesak napas di lokasi itu," katanya.
Selain itu, kata Tjandra, perlu dilakukan pemantauan kesehatan dan penanganan gangguan kesehatan, baik jangka pendek maupun kemungkinan ada tidaknya dampak jangka panjang.
"Untuk itu pemantauan secara kohort perlu dilakukan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.
"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Dalam jangka pendek, dia memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk melakukan intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.
Intervensi tersebut, tambah Jokowi, seperti rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi, khususnya di wilayah Jabodetabek.
