FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA -- Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto selangkah lagi meraih gelar doktor.
Saat ini Luhur sedang menempuh pendidikan Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Luhur telah melalui sidang ujian pendahuluan (ujian tertutup) di Study Hall Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Selasa (15/8/2023) pagi.
Ia menulis disertai berjudul "Seleksi Kandidat Kepala Daerah di Partai Politik". Kajian Rational Choice Institutionalism pada Pemilihan kepala daerah di Sulsel 2020.
Objek penelitiannya yakni aspek representasi ideologis serta partai baru mewakili aspek perkembangan terbaru dalam seleksi kandidat.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir hadir sebagai penguji IV.
Ketua sidang Dr Titah Huriah, promotor Prof Achmad Nurmandi, copromotor Prof Sunyoto, copromotor Dr Zuli Qodir, penguji V DR Hasse, Penguji VI Prof Ulung Pribadi.
Luhur memaparkan, dalam sistem politik demokratis, partai politik memediasi hubungan negara dan warga negara: terbuka dan akomodatif.
"Mengutip penelitian Winters 2013, keputusan strategis partai dikendalikan oleh elit pimpinan partai politik, yang kemudian membangun tahta oligarkinya masing-masing," kata Luhur.
Luhur melihat fenoma saat ini partai politik semakin tidak demokratis dan sentralistik dalam pengambilan keputusan.
Hasil penelitian Luhur mengungkapkan, partai nasionalis seperti PDIP menampilkan kata kunci kader dan ideologi partai.
Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merupakan partai baru menghadirkan kata kunci DNA partai dan anti-korupsi.
"Adapun Partai Demokrat muncul dengan kata kunci prestasi dan modal politik," kata Luhur.
Ia melanjutkan, Partai nasionalis religius seperti PAN menghadirkan kata kunci amanah dan visioner.
PKB melahirkan kata kunci ; kemanusiaan dan moderat.
"Partai berbasis keagamaan seperti PKS mengintroduksikan istilah helicopter-view dan amanah, serta Partai Gelora hadir hadir dengan kata kunci ; inovatif dan elektabilitas," papar Luhur.
Kedua Luhur mengungkapkan, sistem seleksi kandidat pada beragam partai politik.
Seperti di PDIP, keputusan berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan menerapkan seleksi formal dan penjaringan berjenjang.
Begitupun PSI keputusan di tangan Ketua Umum dengan seleksi formal : konvensi & pemaparan visi misi di DPP.
"Di Partai Demokrat Keputusan di tangan Ketua Umum dengan seleksi formal : fit dan proper test, melibatkan pihak eksternal," kata Luhur.
Untuk PKB, keputusan di tangan Ketua Umum dengan melakukan Seleksi formal : FGD Pemetaan kapasitas calon, melibatkan pihak eksternal.
"PAN Keputusan di tangan Ketua Umum dengan Seleksi formal : Tim Penjaringan internal," ujar Luhur.
"Gelora Keputusan di tangan Ketua Umum melakukan Seleksi informal ; pendekatan personal pada kandidat," sambung Luhur.
Yang berbeda, kata Luhur, yakni PKS keputusan di tangan Majelis Syura Partai dengan melakukan Seleksi Informal & informal ; penjaringan internal ; formal di tingkat lokal, informal di tingkat nasional.
