Menurut Rosdiana, jika pemerintah abai terhadap hak masyarakat setempat maka rencana baik ini akan terhambat, dan peluang mendapatkan investasi dari luar juga akan terhambat.
“Pemerintah sebenarnya bisa melakukan relokasi dan menyediakan manfaat ekonomi yang lebih tinggi untuk masyarakat setempat dari apa yang mereka miliki sekarang, seharusnya itu tidak menjadi kendala. Tapi kalau bagi masyarakat pengembangan Rempang, terus mereka harus keluar dari Rempang dan mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik, ini pasti menjadi problem," paparnya.
Lebih jauh Rosdiana menjelaskan permasalahan lahan jika kemudian telah selesai maka investor akan lebih tertarik untuk cepat melakukan investasi.
"Padahal bagi kita kalau misalkan smooth pelepasan lahan itu bagi investor menarik untuk datang di sini,” ungkapnya.
Dari catatannya, Rosdiana mengakui ada beberapa investor besar dari Tiongkok tertarik untuk berinvestasi di Pulau Rempang, dan hal ini menjadi angin segar buat pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pulau Rempang dimana peluang lapangan kerja baru untuk mereka sangat terbuka lebar.
“Kita sudah mendengar ada investor besar dari China (Tiongkok) yang sangat tertarik, dan kita tahu pasti investor-investor dari Tiongkok ini pasti melirik, karena bagaimanapun Indonesia salah satu tujuan investor dari sana, karena mereka sudah punya pengalaman investasi yang cukup baik di Indonesia. Manfaatnya apa ini, pasti manfaatnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
