FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komentator politik Rocky Gerung memberikan tanggapan atas Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR yang menyoroti masalah kesantunan bangsa saat ini yang mulai hilang dengan menyebarnya budaya caci maki dan pudarnya budaya sopan santun.
Rocky menilai sebagai pejabat publik memang sudah seharusnya sudah harus siap dicaci maki dalam urusan kebijakan publik.
Mantan Dosen UI itu menyatakan kalau ucapan kasarnya yang sempat bikin heboh publik itu dilakukan di ruang publik lewat instrumen kritik yang dalam demokrasi sah untuk disampaikan.
"Kekasaran saya itu saya ucapkan di ruang publik yang dijaga oleh peralatan demokrasi. Jangan salahkan demokrasi. Salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi itu," kata Rocky disitat dari Topreview.
Rocky menilai seorang pejabat publik sudah punya risiko sejak ia bertugas.
"Ada satu yang diabaikan Pak Presiden, kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah obyek caci maki. Jadi, kalau enggak mau dicaci maki, ya jangan bikin kebijakan. Dia ditakdirkan untuk dicaci maki, karena dia adalah petugas rakyat," terangnya.
Rocky juga mengaku sebagai rakyat, ia mempunya posisi moral lebih tinggi sekalipun dengan Presiden.
"Kita gaji Pak Presiden, posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Presiden itu peminta-minta suara waktu Pemilu. Dia kampanye, mau bikin ini-itu, ayo pilih saya, karena itu dia harus menerima konsekuensi ketika dia jadi pejabat publik. Dia harus rela dicaci maki. Tapi bukan caci maki personal, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik," tegasnya.
