FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Golkar di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tidak kalah serunya dengan dinamika Pileg DPR RI di dapil lainnya.
Pasalnya, petahana di internal tergolong cukup kuat. Adalah Hamka B Kady, Anggota DPR RI Dapil Sulsel I ini sudah dua kali terpilih. Sejak pemilu 2014 hingga pemilu 2019.
Di pemilu 2019, Hamka B Kady berhasil meraup suara sebesar 86.736 suara atau 45 persen dari total perolehan suara partai Golkar di Sulsel I.
Dari 8 daftar Caleg peraih suara terbanyak 2019 lalu, politisi Senior Golkar itu hanya kalah dari Politisi PPP Amir Uskara yang meraup suara 91.970 suara.
Angka yang diperoleh Hamka B Kady tentu bukanlah angka kecil, karena capainnya hampir 50 persen dari total suara partai Golkar.
Kali ini Hamka B Kady rencana kembali bertarung untuk ketiga kalinya di Dapil yang sama. Namun, pertarungan kali ini tergolong cukup sengit.
Pengamat Politik, Ras Md menilai, posisi Hamka B Kady sebagai caleg tangguh Golkar berturut-turut bisa saja digoyah oleh para penantang.
"Tidak main-main. Para penantangnya adalah figur kuat, figur dengan basis elektoral yang real," ungkap Ras kepada fajar.co.id, Senin (21/8/2023).
Salah satunya adalah Liestiaty Fachruddin istri mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Walaupun hitungannya kali pertama nyaleg DPR RI, tetapi sosoknya tak bisa dianggap enteng. Karena faktor Nurdin Abdullah menjadi magnet kuat keterpilihan Liestiaty Fachruddin sebagai caleg DPR RI.
Apalagi Nurdin Abdullah saat ini sudah sangat leluasa bergerak.
"Saya pikir pengaruh elektoral Nurdin Abdullah sebagai mantan Gubernur dan juga mantan Bupati Bantaeng dua periode masih sangat besar. Apalagi di wilayah selatan, tak terkecuali di Kota Makassar," jelasnya.
"Artinya, jika NA memaksimalkan gerakan politik elektoralnya untuk mendongkrak keterpilihan istrinya, tentu peluang Liestiaty Fachruddin mengalahkan petahana Golkar Sulsel satu bisa terjadi," pungkas Ras.
Sementara itu, Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma beranggapan, pada dasarnya Nurdin Abdullah tidak bisa terlibat secara langsung dalam kontestasi politik. Sebab, pencabutan hak pokitiknya masih melekat sampai sisa waktu yang ada.
Akan tetapi, jika hanya berkenaan dengan tokoh di belakang layar, maka mantan Bupati Bantaeng dua periode itu masih sangat mungkin terlibat.
Sebab, dia merupakan salah satu figur yang punya rekam jejak karir politik bagus, sebelum akhirnya tersandung kasus gratifikasi.
”Kalau terlibat langsung sebagai kandidat, tentu tidak mungkin. Tapi kalau dia ditempatkan di belakang layar, itu sangat mungkin terjadi. Apalagi Pak NA adalah salah satu figur yang punya sepak terjang bagus, sebelum akhirnya tersandung kasus,” ujarnya kepada FAJAR, Minggu, 20 Agustus.
Lebih lanjut Sukri mengatakan, bahkan ketika NA sudah tersandung kasus pun tidak serta merta menghilangkan loyalisnya. Dia dianggap sebagai figur yang memang punya basis pemilih tetap dengan loyalis yang begitu kuat.
Sehingga, dalam hal kontestasi politik namanya masih patut diperhitungkan, baik untuk pemilihan Bupati Bantaeng atau bahkan Pilgub Sulsel. Sehingga, sudah sepatutnya para rival untuk tetap memasukkan nama NA dalam list yang perlu diperhitungkan.
”Pak NA pernah digadang-gadang sebagai figur yang akan melanjutkan karir cemerlang sampai ke nasional. Bahkan setelah berkasus pub loyalisnya masih besar. Ini menandakan dia tidak bisa dilupakan juga dari list ancaman kubu rival,” bebernya.
Dengan begitu, Sukri menilai NA bisa saja menjadi ancaman baru bagi para rivalnya. ”Bisa saja menjadi ancaman, dalam konteks basis. Karena bisa saja nama Pak NA sebelumnya tidak terhitung, setelah keluar ini kemungkinan besar akan masuk hitungan,” kata dia.
Nurdin Abdullah sendiri belum berkenan untuk angkat bicara. Dia tidak melontarkan jawaban terkait dengan rencana kedepannya.
”Saya belum bisa bicara, masih dilarang angkat suara. Jadi jangan dulu lah,” singkatnya. (Selfi/fajar)
